International Humanitarian – Kita semua sedang diperhadapkan dengan masa yang sulit dan membingungkan. COVID-19 membuat kesehatan lebih penting dari segalanya, ekonomi yang terus sulit, tantangan dalam dunia pendidikan, dan lain-lain. Menurut survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 34 provinsi Indonesia, ada beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang jumlahnya perlu kita perhatikan.

Survei nasional yang dilakukan di KPAI ditujukan untuk 34 provinsi dengan jumlah sampel 25.164 responden anak, metode pencarian sampel dilakukan secara online yaitu melalui media sosial. Untuk quality controlnya sendiri dengan uji coba kuesioner dengan melakukan pre-test, terutama untuk melihat reliabilitas pertanyaan-pertanyaan kuesioner.

Dari data yang ada ditemukan ada kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak-anak Indonesia. Anak yang mengalami kekerasan fisik seperti dicubit 23%, dipukul 10%, dijewer 9%, didorong 6%, dikurung dan ditendang 4%, serta ditampar ada 3%. Sedangkan untuk kekerasan psikis seperti diusir 2%, dibully 3%, dipermalukan dan diancam 4%, dihina 5%, dipelototi 13%, dibentak 23%, dibandingkan dengan anak yang lain 34%, dan yang paling banyak adalah dimarahi sekitar 56%.

Faktor atau penyebab kekerasan kepada anak di Indonesia meningkat sangat berkaitan dengan masa pandemi, dimana anak harus bersekolah di rumah secara daring, sehingga dibutuhkan seseorang yang bisa mengawasi anak-anak dengan baik. Perlu kita akui bersama, belajar secara daring memang tidak mudah, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Belajar daring juga tidak hanya berbicara mengenai teknis belajar yang dijadikan online, namun juga pentingnya pendampingan terhadap anak-anak kita.

Perubahan sistem pembelajaran, bertambahnya beban tugas anak, menjadikan sebagian orang tua atau pengasuh anak kurnag sabar dan turut stress terhadap kondisi ini. Situasi tersebut yang menjadikan kekerasan terhadap anak meningkat, apalagi jika sang pengasuh belum cukup memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Menurut KPAI, banyak pengasuh belum siap mental untuk mendidik anak, sehingga mereka bisa mudah marah hingga melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada anak-anak.

Pencegahan kekerasan kepada anak ini bisa dan harus kita lakukan bersama-sama. Seperti tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, penyelenggaraan perlindungan anak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah, namun dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara masif.